Sejatinya akar masalah kenaikan harga beras bukan terletak pada harga namun rusaknya rantai distribusi beras.
Hal ini dapat dilihat dari sektor hulu, ada larangan dari petani untuk menjual beras langsung kepada konsumen. Aturan ini membuat para petani, mau tidak mau, akhirnya menjual gabah mereka kepada tengkulak.
Sementara dilapangan, banyak perusahaan besar yang siap memonopoli gabah dari petani. Mereka berani membeli gabah yang lebih tinggi daripada tengkulak kecil. Sehingga banyak dari mereka yang gulung tikar karena tidak mendapat pasokan gabah.
Sementara di sektor hilir, perusahaan besar tersebut menguasai rantai distribusi. Setelah mendapat gabah dari petani, mereka menggiling gabah tersebut dengan teknologi canggih sehingga menghasilkan padi berkualitas premium. Selanjutnya mereka menguasai pasar dengan menjual beras bermerk. Monopoli perusahaan beras dari hulu ke hilir membuat perusahaan besar mampu mempermainkan harga beras maupun menahan pasukan beras di pasar. Akhirnya menjadi kekacauan suplay dan demand. Praktek ini jelas merugikan konsumen dan petani.
Meski fakta ini disadari oleh sebagian publik bahkan negara juga mengetahuinya. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan. Sebab praktek monopoli para mafia pangan memang lazim dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme ini menganut paham kebebasan kepemilikan. Asal ada modal apapun boleh dilakuakan termasuk memonopoli bahan pangan. Jadi sistem ekonomi kapitalisme terbukti gagal menjamin kesejahteraan konsumen dan petani.
Berbeda dengan sistem ekonomi islam yang diterapkan oleh negara khilafah. Sistem ekonomi islam terbukti mensejahterakan konsumen maupun petani. Keberhadilan ini terwujud karena prinsip sistem ekonomi islam adalah negara menjamin kesejahteraan individu per individu. Tuntutan ini merupakan perintah dari hadis Rosulullah saw yang bunyinya,
"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari)
Simak selengkapnya disini
